Apatujuan suatu negara menerapkan kebijakan tarif dalam penjualan internasionalnya? Forex Community Place. Login/Register Register Restore Password. Forum. Today's Posts Forum Rules FAQ Calendar Community Groups My albums Friends & contacts Member list Forum Actions Mark forums read General E Masalah Kependudukan di Indonesia Masalah kependudukan merupakan masalah yang serius, tidak saja bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara maju. Masalah kependudukan dewasa ini sudah menjadi masalah besar bagi dunia secara keseluruhan disamping masalah ekonomi secara global. Secaraastronomis, Indonesia terletak pada 95 0 BT-141 0 BT dan 6 0 LU-11 0 LS. artinya Posisi Indonesia berada pada daerah tropis. sehingga, Indonesia memiliki iklim tropis yang ditandai dengan suhu dan curah hujan yang tinggi Keuntungan dari letak astronomis adalah curah hujan tinggi di indonesia, cocok untuk pertanian, perkebunan.Indonesia terletak di Timur dunia, secara kenyataan di Munculnyawabah Covid-19 di dunia maupun Indonesia membuat beberapa negara mengambil langkah yang cepat. Hal ini dilakukan guna menyelamatkan warga atau masyarakatnya serta menyelamatkan perekonomian negara. Sejak kasus Covid-19 di temukan di Pro Kontra Kebijakan New Normal sebagai Langkah Pemulihan Perekonomian. Vay Tiền Trả Góp Theo Tháng Chỉ Cần Cmnd. Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Sejak Kemerdekaan Indonesia telah melaksanakan beberapa kali sensus penduduk. Sejak Kemerdekaan, telah dilakukan enam kali sensus penduduk, yaitu sensus penduduk tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan terakhir tahun 2010. Sebelum Kemerdekaan, sebenarnya di Indonesia juga pernah dilakukan sensus, yaitu tahun 1920 dan 1930. Pada tahun 1920, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 34,3 juta jiwa dan tahun 1930 mencapai 60,7 juta. Berikut ini data hasil sensus penduduk di Indonesia dalam Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Sejak Kemerdekaan. Dari data hasil sensus, diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dikatakan tinggi jika laju pertumbuhan penduduknya mencapai angka lebih dari 2% . Jika angka pertumbuhannya antara 1 dan 2 persen, laju pertumbuhan termasuk sedang. Jika angka pertumbuhan kurang dari satu persen, laju pertumbuhan termasuk rendah. Berdasarkan kriteria tersebut, pada sensus 2010, laju pertumbuhan penduduk Indonesia tergolong sedang. Sementara itu, negara-negara maju memiliki laju pertumbuhan penduduk yang rendah. Namun demikian, ada kecenderungan laju pertumbuhan penduduk Indonesia menurun yang berarti sedang menuju ciri kependudukan negara maju pada umumnya dari Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Sejak Kemerdekaan. Setelah melakukan kegiatan di atas, kamu dapat mengetahui bahwa laju pertumbuhan penduduk bervariasi antara satu negara dan negara lainnya. Negara tertentu angka pertumbuhannya tergolong tinggi, sementara yang lainnya tergolong rendah. Bahkan, ada beberapa negara yang angka pertumbuhan penduduknya negatif atau dibawah nol. Jika angka pertumbuhannya negatif, negara tersebut penduduknya tidak bertambah malah berkurang jumlahnya. Adanya perbedaan laju pertumbuhan penduduk antara satu negara dan negara lainnya menyebabkan setiap negara menerapkan kebijakan yang berbeda untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Sejumlah negara yang laju pertumbuhannya terlalu kecil atau bahkan negatif, berupaya menaikkan angka pertumbuhan penduduknya melalui sejumlah kebijakan yang bersifat pro-natalis. Kebijakan pro-natalis mendukung penduduknya untuk memiliki jumlah anak yang banyak. Contoh negara tersebut adalah Kuwait, Jepang, argentina, brazil, rusia, perancis, jerman, israel dan beberapa negara lainnya. Pada sisi lain, sejumlah negara berupaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduknya karena jumlahnya terlalu besar dan membebani perekonomian negara. Negara-negara tersebut menerapkan kebijakan yang anti-natalis. Kebijakan tersebut berupaya mengendalikan jumlah penduduk dengan beragam program. Contoh negara yang menerapkan kebijakan ini adalah China dengan kebijakan satu anak one child policy Negara lainnya yang menerapkan kebijakan tersebut adalah Indonesia, Nigeria, India, dan sejumlah negara lainnya dalam Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Sejak Kemerdekaan. Program Keluarga Berencana KB mencerminkan kebijakan antinatalis di Indonesia. Program tersebut diharapkan mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Jika laju pertumbuhan terkendali, diharapkan kualitas penduduknya akan makin baik. Negara juga tidak terlalu dibebani karena harus menyediakan lapangan kerja dan fasilitas hidup yang sangat banyak. dengan cara demikian, Indonesia diharapkan dapat lebih cepat menjadi negara maju. Baca Juga Contoh Dari Sebuah Negara Maju Di Dunia Tips Agar Upaya Indonesia Menjadi Negara Maju Karakteristik Negara Indonesia Menjadi Negara Maju di Dunia Demikian Artikel Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Sejak Kemerdekaan Yang Saya Buat Semoga Bermanfaat Ya Mbloo Artikel Terkait Kontribusi Kerja Sama Bidang Sosial Budaya Bagi Bangsa Indonesia Sarana Dan Prasarana Transportasi Di Indonesia Pewarisan Budaya Cara Mengatasi Jati Diri Bangsa Tujuan Dan Prinsip Kerja Sama Bidang Politik Lembaga Kerja Sama Antarnegara Bidang Ekonomi Sensus penduduk merupakan penghitungan jumlah penduduk yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu, dilakukan secara serentak, dan bersifat menyeluruh dalam suatu batas negara. Sejak kemerdekaan Indonesia telah melaksanakan beberapa kali sensus penduduk yaitu sensus penduduk tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan terakhir tahun 2010. Sebelum Kemerdekaan, sebenarnya di Indonesia juga pernah dilakukan sensus, yaitu tahun 1920 dan 1930. Pada tahun 1920, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 34,3 juta jiwa dan tahun 1930 mencapai 60,7 juta. Berikut ini data hasil sensus penduduk di Indonesia. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk migrasi. Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dikatakan tinggi jika laju pertumbuhan penduduknya mencapai angka lebih dari 2%. Jika angka pertumbuhannya antara 1 dan 2 persen, laju pertumbuhan termasuk sedang. Jika angka pertumbuhan kurang dari satu persen, laju pertumbuhan termasuk rendah. Berdasarkan kriteria tersebut, pada sensus 2010, laju pertumbuhan penduduk Indonesia tergolong sedang. Sementara itu, negara-negara maju memiliki laju pertumbuhan penduduk yang rendah. Namun demikian, ada kecenderungan laju pertumbuhan penduduk Indonesia menurun yang berarti sedang menuju ciri kependudukan negara maju pada umumnya. Jumlah dan Angka Pertumbuhan Penduduk Sejumlah Negara di Dunia per PendudukKem per pendudukNatural Increase Negara Maju Baru4,51470,7 Negara Berkembang Laju pertumbuhan penduduk bervariasi antara satu negara dan negara lainnya. Negara tertentu angka pertumbuhannya tergolong tinggi, sementara yang lainnya tergolong rendah. Bahkan, ada beberapa negara yang angka pertumbuhan negatif. Jika suatu negara pertumbuhan penduduknya negatif maka negara tersebut penduduknya tidak bertambah malah berkurang jumlahnya. Berikut ini adalah hasil sensus penduduk Indonesia setelah kemerdekaan. Tahun SensusJumlah Penduduk jutaLaju Pertumbuhan % 196197,12,15 1971119,22,13 1980147,52,32 1990179,31,97 2000209,61,45 2010237,561,49 Adanya perbedaan laju pertumbuhan penduduk antara satu negara dan negara lainnya menyebabkan setiap negara menerapkan kebijakan yang berbeda untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Kebijaksanaan kependudukan berhubungan dengan dinamika kependudukan, yaitu perubahan-perubahan terhadap tingkat fertilitas, mortalitas dan migrasi. Ada dua macam kebijakan kependudukan yaitu kebijakan pro-natalis dan anti-natalis. Kebijakan pro-natalis mendukung penduduknya untuk memiliki jumlah anak yang banyak. Contoh negara tersebut adalah Kuwait, Jepang, Argentina, Brasil, Jerman, Israel. Kebijakan anti-natalis mendukung kebijakan yang mendorong turunnya angka kelahiran. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk yang terlalu besarr. Contoh negara yang menerapkan kebijakan ini adalah China dengan kebijakan satu anak one child policy Negara lainnya yang menerapkan kebijakan tersebut adalah Indonesia, Nigeria, India, dan sejumlah negara lainnya. Program Keluarga Berencana KB mencerminkan kebijakan antinatalis di Indonesia. Program tersebut diharapkan mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Jika laju pertumbuhan terkendali, diharapkan kualitas penduduknya akan makin baik. Dengan cara demikian, Indonesia diharapkan dapat lebih cepat menjadi negara maju. Dampak Pertumbuhan Penduduk Pertumbuhan penduduk ternyata membawa dampak positif dan negatif bagi suatu negara. Beberapa dampak pertumbuhan penduduk antara lain sebagai berikut. Dampak PositifDampak Negatif Tersedianya tenaga kerja untuk meningkatkan produksi dalam memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Bertambahnya kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan sehingga berkembang jumlah dan jenis usaha lokal. Meningkatnya investasi atau penanaman modal karena makin banyak kebutuhan manusia. Meningkatnya inovasi karena penduduk dipaksa untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya, agar produktivitas lahan pertaniannya meningkat, manusia mengembangkan pupuk dan benih unggul untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat. Meningkatnya Angka Pengangguran karena tidak terserap lapangan pekerjaan Meningkatnya Angka Kriminal karena desakan kebutuhan. Meningkatnya Angka Kemiskinan karena tidak terpenuhinya kebutuhan Berkurangnya Lahan untuk Pertanian karena digunakan untuk lahan pemukiman Makin Banyaknya Limbah dan Polusi yang disebabkan kegiatan industri, perdagangan, dan rumah tangga. Ketersediaan Pangan Makin Berkurang karena kekurangan lahan pertanian Kesehatan Masyarakat Makin Menurun Berkembangnya Permukiman Tidak Layak Huni Upaya Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk Upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Indonesia di antaranya diselenggarakan melalui program Keluarga Berencana KB. Program KB mulai digalakkan pada tahun 1970-an. Program tersebut membuahkan hasil karena angka pertumbuhan penduduk mulai berkurang. Tingkat kelahiran yang pada tahun 1970-an mencapai 5,6, pada tahun 2013 turun menjadi 2,6. Tujuan dari program KB tidak hanya sekadar mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga memperbaiki kesejahteraan ibu, anak dan keluarga, mengurangi angka kelahiran dan meningkatkan taraf hidup bangsa. Meningkatkan pendidikan, karena pendidikan diyakini akan mengubah cara pandang tentang jumlah anak dan melakukan perencanaan keluarga yang baik. Pendidikan juga dapat menunda usia pernikahan sehingga mengurangi kemungkinan untuk memiliki banyak anak. Pemberdayaan generasi muda, karena generasi muda yang terdidik dan bekerja akan mengurangi kemungkinan memiliki anak dalam jumlah banyak. Mereka akan berpikir rasional dalam menentukan jumlah anak sehingga perannya dalam masyarakat tidak terkendala oleh banyaknya anak. Meningkatkan peran pemuda dalam berbagai aktivitas seperti olahraga, seni, dan budaya. Berbagai aktivitas tersebut akan menunda usia menikah karena kesibukan mereka. Mobilitas Penduduk di Indonesia Perpindahan penduduk dapat berupa perpindahan dari desa ke kota, antarprovinsi, antar-pulau, dan bahkan perpindahan ke negara lainnya. Perpindahan penduduk Indonesia ke negara lain masih sangat kecil dibandingkan dengan tipe migrasi lainnya. 1. Urbanisasi Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi di Indonesia sangat jelas terjadi di Pulau Jawa yang daerah perkotaannya banyak berkembang. Banyak penduduk desa yang kemudian memutuskan untuk tinggal di kota, baik untuk menetap atau sementara. Berpindahnya penduduk di Indonesia, terutama setelah kemerdekaan disebabkan oleh beberapa faktor pendorong dan faktor penarik seperti di bawah ini. Faktor PendorongFaktor Penarik Rendahnya penghasilan atau upah di desa sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup. Makin terbatasnya pemilikan lahan pertanian akibat makin besarnya jumlah penduduk di desa. Terbatasnya lapangan kerja di desa. Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan di desa. Terbatasnya sarana hiburan di desa. Adanya bencana alam di desa, misalnya kekeringan, banjir, longsor dan lain-lain. Upah di kota yang lebih tinggi dibandingkan dengan di desa. Jumlah dan peluang pekerjaan di kota yang lebih banyak dan bervariasi Sarana dan prasarana pendidikan yang lebih memadai Sarana dan prasarana hiburan yang lebih memadai 2. Transmigrasi Transmigrasi adalah perpindahan penduduk antarprovinsi di Indonesia. Transmigrasi sudah dilaksanakan sejak jaman penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, transmigrasi dilaksanakan pertama kali pada tahun 1905. Pada saat itu, sebanyak 155 keluarga dari Karesidenan Kedu meliputi daerah Karanganyar Kebumen, Kebumen, dan Purworejo Jawa Tengah berhasil dipindahkan ke Gedongtatan, Provinsi Lampung. Jumlah penduduk yang dipindahkan mencapai jiwa. Pada masa pendudukan Jepang, dilaksanakan transmigrasi dari Jawa ke Lampung. Jumlah keluarga yang diberangkatkan mencapai keluarga atau jiwa. Pada masa Jepang, pelaksanaan transmigrasi dimaksudkan untuk mobilisasi tenaga kerja ke perkebunan di luar Jawa atau disebut Romusha. Transmigrasi Periode 1994-1999 Pada masa setelah Kemerdekaan, pemerintah melakukan transmigrasi melalui beberapa periodesasi, yaitu 1945-1950, 1950-1968, 1969-1974, 1974- 1979, 1979-1984, 1984-1989, 1989-1994, 1994-1999, 1999-2000, 2001-2003, 2004-sekarang. Daerah tujuannya makin luas tidak hanya ke Lampung, tetapi juga ke berbagai wilayah di Indonesia, seperti Sumatra Utara, Riau, Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Sejak Kemerdekaan Indonesia telah melaksanakan beberapa kali sensus penduduk. Sejak Kemerdekaan, telah dilakukan enam kali sensus penduduk, yaitu sensus penduduk tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan terakhir tahun 2010. Sebelum Kemerdekaan, sebenarnya di Indonesia juga pernah dilakukan sensus, yaitu tahun 1920 dan 1930. Pada tahun 1920, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 34,3 juta jiwa dan tahun 1930 mencapai 60,7 juta. Berikut ini data hasil sensus penduduk di Indonesia dalam Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Sejak Kemerdekaan. Dari data hasil sensus, diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dikatakan tinggi jika laju pertumbuhan penduduknya mencapai angka lebih dari 2% . Jika angka pertumbuhannya antara 1 dan 2 persen, laju pertumbuhan termasuk sedang. Jika angka pertumbuhan kurang dari satu persen, laju pertumbuhan termasuk rendah. Berdasarkan kriteria tersebut, pada sensus 2010, laju pertumbuhan penduduk Indonesia tergolong sedang. Sementara itu, negara-negara maju memiliki laju pertumbuhan penduduk yang rendah. Namun demikian, ada kecenderungan laju pertumbuhan penduduk Indonesia menurun yang berarti sedang menuju ciri kependudukan negara maju pada umumnya dari Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Sejak Kemerdekaan. Setelah melakukan kegiatan di atas, kamu dapat mengetahui bahwa laju pertumbuhan penduduk bervariasi antara satu negara dan negara lainnya. Negara tertentu angka pertumbuhannya tergolong tinggi, sementara yang lainnya tergolong rendah. Bahkan, ada beberapa negara yang angka pertumbuhan penduduknya negatif atau dibawah nol. Jika angka pertumbuhannya negatif, negara tersebut penduduknya tidak bertambah malah berkurang jumlahnya. Adanya perbedaan laju pertumbuhan penduduk antara satu negara dan negara lainnya menyebabkan setiap negara menerapkan kebijakan yang berbeda untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Sejumlah negara yang laju pertumbuhannya terlalu kecil atau bahkan negatif, berupaya menaikkan angka pertumbuhan penduduknya melalui sejumlah kebijakan yang bersifat pro-natalis. Kebijakan pro-natalis mendukung penduduknya untuk memiliki jumlah anak yang banyak. Contoh negara tersebut adalah Kuwait, Jepang, argentina, brazil, rusia, perancis, jerman, israel dan beberapa negara lainnya. Pada sisi lain, sejumlah negara berupaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduknya karena jumlahnya terlalu besar dan membebani perekonomian negara. Negara-negara tersebut menerapkan kebijakan yang anti-natalis. Kebijakan tersebut berupaya mengendalikan jumlah penduduk dengan beragam program. Contoh negara yang menerapkan kebijakan ini adalah China dengan kebijakan satu anak one child policy Negara lainnya yang menerapkan kebijakan tersebut adalah Indonesia, Nigeria, India, dan sejumlah negara lainnya dalam Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Sejak Kemerdekaan. Program Keluarga Berencana KB mencerminkan kebijakan antinatalis di Indonesia. Program tersebut diharapkan mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Jika laju pertumbuhan terkendali, diharapkan kualitas penduduknya akan makin baik. Negara juga tidak terlalu dibebani karena harus menyediakan lapangan kerja dan fasilitas hidup yang sangat banyak. dengan cara demikian, Indonesia diharapkan dapat lebih cepat menjadi negara maju. Baca Juga Contoh Dari Sebuah Negara Maju Di Dunia Tips Agar Upaya Indonesia Menjadi Negara Maju Karakteristik Negara Indonesia Menjadi Negara Maju di Dunia Demikian Artikel Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Sejak Kemerdekaan Yang Saya Buat Semoga Bermanfaat Ya Mbloo Artikel Terkait Kontribusi Kerja Sama Bidang Ekonomi Bagi Bangsa Indonesia Perkembangan Politik Pada Awal Dari Kemerdekaan Indonesia Lembaga Keuangan Bank Sarana Pendukung Kerja Sama Ekonomi Kontribusi Kerja Sama Bidang Sosial Budaya Bagi Bangsa Indonesia Sarana Dan Media Dari Pewarisan Budaya Indonesia America needs more what policymakers seem to have decided, from the White House to Capitol Hill. Congress spent November considering the Child Tax Credit, a measure that reduces the federal income taxes owed by families with kids. The Senate and the House both voted to raise the credit in their recent tax bills, which will soon be reconciled. Meanwhile, two Democratic senators, Michael Bennet and Sherrod Brown, proposed their own version of an increase. And led by Ivanka Trump, the Trump administration has been softly pushing a child-care tax deduction and federal paid-maternity-leave ReadingThese programs have been sold as ways to support struggling middle-class families, but they also address another issue declining birth rates. Government data suggests the has experienced drops in fertility across multiple measures in recent years. Even Hispanic Americans, who have had high fertility rates compared to other ethnic groups in recent decades, are starting to have fewer babies. Lyman Stone, an economist at the Department of Agriculture who blogs about fertility in his spare time, called this year’s downward fertility trend “the great baby bust of 2017.”These are the seeds of a nascent pro-natalist movement, a revived push to organize American public policy around childbearing. While putatively pro-family or pro-child policymaking has a long history in the the latest push has a new face. It’s more Gen X than Baby Boom. It’s pro-working mom. And it upends typical left-right political valences Measures like the Child Tax Credit find surprising bipartisan support in Congress. Over the last year or so, the window of possibility for pro-natalist policies has so, proponents of child-friendly policies, left and right, are deeply skeptical that the government will prove willing to put family at the center of its laws—or that the government can change current birth-rate trends. Ultimately, a shared cultural commitment to the importance of children is the factor that will determine America’s baby-making the developed world, birth rates are below replacement level, meaning women don’t have enough children to replenish the population. Pro-natalists argue that this will have devastating consequences. By contrast, they say, having kids has lots of upsides. “People want it. Society needs it. We want the economy to grow,” said Stone said in an least in Europe and the birth rates tend to lag behind what women desire. According to data reported by the Pew Research Center in 2014, 40 percent of American women approaching the end of their childbearing years say they have fewer kids than they had argument that having more kids is good for society is a little bit trickier. Some environmentalists argue that population control is key to protecting the earth’s resources. Others say a childless lifestyle might be preferable to the life of a parent. Some philosophers even argue that it’s immoral to have kids at say societal well-being—and democracy itself—depend on Americans’ willingness to procreate. “It’s not that common that love is a policy argument,” Stone said. But “the most important part of human well-being is family.” And “that’s not a subjective statement,” he added. “That’s an objective one” supported by public-health Last, The Weekly Standard’s digital editor and author of What to Expect When No One’s Expecting, takes a more somber view If people in authoritarian societies have more children than citizens of liberal democracies, “over the long haul, those people inherit the earth,” he said. The economics of a shrinking global population could lead to chaos and desperate political acts, he predicted “In the course of the next 50 or 100 years, you could wind up in a world that is unstable and unpleasant and illiberal.”The economic case for more babies is fairly straightforward More workers presumably yield more productivity. As Stone said, “There is no economy that has managed to knock out gangbuster growth with a declining population.” And a wild imbalance between populations of the non-working elderly and strapping young people can wreak havoc “As governments raise taxes on a dwindling working-age population to cover the growing burdens of supporting the elderly,” wrote the journalist Phillip Longman in a 2006 essay for Foreign Policy, “young couples may conclude they are even less able to afford children than their parents were.”Stone tossed in a final reason for society to support baby-making “The history of humanity is long, and it rarely goes a century without a major war. You need warm bodies to fill the uniforms,” he said. This isn’t the most common justification for pro-natalism, he admitted—it’s “the one that gets me teased the most.”Pro-natalism sometimes has dark undertones. Steve King, the Iowa Republican lawmaker, has spoken about the need to “restore our civilization”; in March, he tweeted support for the far-right Dutch politician Geert Wilders, who, King said, understood “that culture and demographics are our destiny” and can’t be restored “with somebody else’s babies.” In fringe alt-right internet circles, a controversial Mormon blogger issued a “white-baby challenge” to grow the white population in the Lovett, a historian at the University of Massachusetts Amherst, sees parallels between today’s worries around demographic change and the eugenics movement of the 1920s and ’30s. Fear about women going to college and not having as many children was coupled with an anti-immigrant anxiety, similar to what some on the right feel today, she said. Eugenicists promoted a “four-child norm” among native-born, white members of the middle class, “which really becomes the normative size of American families after the Second World War,” she the most part, these populist voices on the right have not been leading the recent pro-natalist wave. Ross Douthat, a columnist at The New York Times, recently tweeted his frustration that pro-Trump politicians like King and the former White House adviser Steve Bannon don’t seem to care about policies like the Child Tax Credit. “I want them to stop and think about why populist movements elsewhere in the West actually try to have a pro-family policy agenda to match their demographic worries,” he wrote, “while American right-populism still lets Wall Street write its economic policy.”His complaint gets at one of the central political problems facing pro-natalism It often sits in tension with ardently free-market conservatism. “Chamber of Commerce-type Republicans … don’t care at all about that stuff,” said Last. “This is one of those real conflicts between what the market wants … and the things that society needs.” If all someone cares about is free markets, he added, “it’s very hard to find a way to effectively place value on things like the creation of new workers 30 years from now. It’s just too long-term.”Even though Congress will almost certainly raise the Child Tax Credit in its final overhaul bill, benefits to low- and middle-income families will likely end up limited, in part because of Republicans’ dislike of entitlement spending. The credit is currently structured as a tax reduction Families that pay federal income taxes get a discount for each kid they have. But for almost half of Americans—including low- and middle-income workers who don’t make enough to owe federal income taxes—the benefit is significantly less. For people who don’t work or make less than $3,000, it doesn’t apply at imbalance would be exacerbated by the House and Senate proposals. Currently, the Child Tax Credit for jointly filing married couples is capped at $110,000; for families who make more than that, it’s reduced. Both chambers’ plans raise that cap significantly; the Senate bill places the threshold at $500,000. Senators Marco Rubio of Florida and Mike Lee of Utah pushed to make the credit refundable against payroll taxes, which would make it more beneficial to working-class families. Their efforts got little traction and quietly failed as the Senate passed its bill late last week. Douthat called it “a lonely battle for a pittance of a refundable tax credit for American families in the midst of a baby bust,” which “nobody in professional populist conservatism seems interested in making … a cause célèbre.”There are a few exceptions, of course. Ivanka Trump has crisscrossed Capitol Hill advocating for her child-care policies and has spoken on these issues around the country, arguing that changing demographics and family structures warrant a tax-code overhaul. Child-friendly policies fit nicely with her personal brand—her latest book, Women Who Work, encourages women to reach the heights of both the professional world and maternal yet, Ivanka Trump’s rehabilitation of the working mom doesn’t seem quite right, said Elizabeth Ananat, an associate professor at Duke who is affiliated with its Center for Child and Family Policy. “Her notion [is] that the working woman was a rundown, unglamorous service worker … and is now a curated, beautiful, successful, glamorous person,” she said. “It’s a very aspirational image—which isn’t necessarily bad, to have glamour. But that is not the typical working mom.” Ivanka’s policies on paid maternal leave and child care share a similarly miscalibrated view of the average family, Ananat argued Their structure means “it would be a lot of money to each family like hers.”Debate about family-friendly policymaking is very much happening on conservative terms. Today’s policy proposals are a far cry from the 1970s, when a comprehensive child-care program almost became law, but was vetoed by President Nixon. Over the past four decades, policymaking has shifted away from government-provided services toward a model that privileges workers and work-based benefits, Lovett said. “It’s about determining that we’re not going to provide the services. We’re going to provide services only through employment.”Still, Ivanka Trump has managed to expand this conservative debate around child-centered policies. Paid leave “has not been completely within the conversation in a lot of Republican circles for quite a while,” said Angela Rachidi, a research fellow at the American Enterprise Institute. “Even today, had it not been for proposals around paid leave from the Trump campaign … I’m not sure necessarily there would be the same conversation that we’re having right now.”For all the debate over the Child Tax Credit and paid family leave, governments that have pursued such approaches before have had mixed success trying to boost fertility with cash. These policies may make it slightly easier to be a parent and help women stay in the labor force, but it’s not clear that they’ll lead to more babies. In reality, attitudes about family size are “80 percent culture, 90 percent culture,” said Last. “Why do we spend all of our time talking about the policy end of it? You’re sitting at a control panel, and there are buttons for policy. There are no buttons for culture.”Recent television shows and movies like The Handmaid’s Tale and Children of Men show how powerfully massive birth-rate drops grip the popular imagination In both cases, biologically and environmentally driven infertility lead to political chaos. But in America’s case, the causes of infertility seem less biological than are so many possible explanations for why Americans are having fewer kids, said Last. For one, declining religiosity might mean fewer people feel drawn to have a bigger family. “My Mormon friends are all having kids. They’re doing fine,” he said. “It’s my NPR-listening liberal friends who don’t have kids.” Millennials hit hard by the recession might also lack the cash to support a child. People may have trouble finding long-term partners, or they may just think having a kid wouldn’t fit with their personal lives. This is what makes pro-natalism so tough It’s hard to think of a comprehensive solution to such a multi-faceted, diffuse that’s left for earnest demographers to do, perhaps, is evangelize. “I tell people, You know, get married, make sure you love your partner,’” said Last. “And then go have too much to drink and make bad decisions.’”

negara yang menerapkan kebijakan pro natalis